DASAR HUKUM


 

  1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
  1. Perumusan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Badan.
  2. Perumusan program kerja Badan dengan merinci seluruh tugas kegiatan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan tugas.
  3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi daerah.
  4. Pemberian bimbingan/pembinaan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis pengelola pendapatan daerah guna peningkatan  (intensifikasi dan ekstensifikasi) pendapatan daerah.
  5. Perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja badan sesuai dengan program kerja kegiatan.
  6. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab agar pelaksanaan tugas pokok dinas berjalan maksimal.
  7. Pemberi petunjuk dan arahan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai program kerja yang dirumuskan.
  8. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah baik secara langsung maupun melalui instansi teknis pengelola pajak / retribusi daerah guna peningkatan pendapatan daerah.
  9. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) dan surat rekomendasi penerbitan perizinan yang pengelolaan pajak/retribusinya  ditangani Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah.
  10. Penandatanganan SPPT PBB-P2 dan pelayanan mutasi data PBB (meliputi : pendataan / pendaftaran, perubahan, balik nama, kurang bayar, keberatan , sengketa PBB-P2).
  11. Pembuatan laporan kegiatan, capaian kinerja SKPD, kepegawaian dan laporan pendapatan daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati secara rutin dan berkala.
  12. Penyelia pelaksanaan kegiatan kedinasan dengan peninjauan langsung, rapat atau pertemuan -  pertemuan rutin untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan dan upaya tindak lanjut.
  13. Penilaian pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun melalui penilaian SKP.
  14. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.